Tembus Sejuta SID, Menko Perekonomian Apresiasi Perluasan Akses Pasar Modal
Jumat, 23 Agustus 2019 - 04:21
Di tengah ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2015, dengan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 5,17%. Namun pada kuartal kedua tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,05%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama
Selengkapnya

Outlook Perekonomian: Pemerintah Rangkul Akademisi dan Pemda Beri Masukan Guna Tingkatkan Investasi dan Ekspor
Selasa, 13 Agustus 2019 - 06:44
Pemerintah telah menetapkan upaya peningkatan ekspor dan investasi sebagai prioritas kebijakan di bidang perekonomian tahun 2019. Untuk itu, keterlibatan Akademisi dan Pemerintah Daerah dalam proses formulasi kebijakan akan makin diperkuat. Hal ini ditegaskan Sekretaris Kementerian Koordinator
Selengkapnya

Pertajam Kebijakan Perekonomian, Pemerintah Perkuat Kerja Sama dengan Akademisi Bidang Studi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen
Jumat, 09 Agustus 2019 - 09:09
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan akademisi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar diskusi bersama Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan/atau Manajemen dari 50 Universitas di seluruh
Selengkapnya

Penguatan Kapasitas SDM Hingga Peningkatan Ekspor Jadi Modal Pemerintah Gulirkan Transformasi Ekonomi
Jumat, 09 Agustus 2019 - 04:52
Transformasi ekonomi diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas. Bentuk transformasi ekonomi yang digagas pemerintah saat ini bertumpu pada pembangunan infrastruktur, penggunaan teknologi, dan pengelolaan usaha masyarakat. Hal lain yang
Selengkapnya

Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Padu Mendukung Transformasi Ekonomi
Jumat, 09 Agustus 2019 - 04:45
Untuk menyukseskan transformasi ekonomi di Indonesia, diperlukan sinergi yang padu antara kebijakan di sisi fiskal dan moneter. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, saling terkait dan tidak boleh ada saling pertentangan kebijakan dengan dengan sisi lainnya.
Selengkapnya